Lowongan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) 2014

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 219 Tahun 2014 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut:

Persyaratan Umum

• Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan sejenisnya;
• Usia per tanggal 1 Desember 2014 minimal 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun (lahir setelah tanggal 30 November 1979);
• Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS / Anggota TNI / POLRI atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai BUMN / BUMD / Swasta;
• Tidak berkedudukan sebagai pengurus dan / atau anggota Partai Politik;
• Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
• Sehat Jasmani dan Rohani.

Persyaratan Khusus

• Lulusan program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan kategori minimal B pada saat kelulusan, dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4 (empat);
• Menguasai bahasa inggris dengan baik (lisan dan tulisan) dibuktikan dengan sertifikat Institutional Testing Program (ITP) TOEFL minimal dengan Skor 450 atau IELTS minimal dengan Skor 5;
• Mampu bekerja sama dalam tim;
• Mahir menggunakan komputer terutama aplikasi office (word, excel, powerpoint, dan sejenisnya);
• Memiliki kualifikasi khusus sebagai berikut:
  • Analis Program / Perencanaan: Memiliki pengetahuan mengenai filosofi dan terminologi penyusunan program dan perencanaan suatu kegiatan.
  • Auditor Ahli Pertama: Memiliki pengetahuan di bidang audit keuangan dan / atau kinerja.
  • Analis Kelembagaan / Organisasi: Memiliki pengetahuan mengenai manajemen organisasi mencakup desain, penataan, evaluasi dan struktur kelembagaan organisasi pemerintahan.
  • Analis Keuangan: Memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan anggaran Pemerintah 
  • Pranata Humas Ahli Pertama: Menguasai salah satu bahasa asing, selain bahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat; memiliki kemampuan komunikasi publik (public speaking); dan memiliki kemampuan di bidang jurnalistik.
  • Analis Hukum: Memiliki kemampuan melakukan kajian di bidang hukum; dan memiliki kemampuan melakukan eksaminasi putusan pengadilan.

Tatacara Pendaftaran

• Pelamar melakukan pendaftaran pada situs sscn.bkn.go.id dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pad a situs panselnas.menpan.go.id
• Setiap pelamar diperbolehkan mendaftar dengan pilihan maksimal tiga formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan;

• Disamping melakukan pendaftaran online, pelamar wajib mengirimkan berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014 JI. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 melalui Pos mulai tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 (CAP POS), serta sudah harus diterima Panitia selambat-Iambatnya tanggal 5 September 2014, dengan melampirkan :
  • Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
  • Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
  • Surat lamaran (ditulis tangan) menggunakan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh pelamar sesuai dengan format (terlampir);
  • Fotokopi ijazah dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir (cap basah dan tanda tangan asli) oleh pejabat berwenang:
    • Universitas oleh Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik
    • Sekolah Tinggi oleh Ketua / Pembantu Ketua Bidang Akademik
  • Daftar Riwayat Hidup sesuai format (terlampir);
  • Fotokopi ketetapan akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
  • Surat Pernyataan sesuai format (terlampir);
  • Fotokopi sertifikat Institutional Testing Program (ITP) TOEFL atau IELTS yang masih berlaku;
  • Form check list daftar kelengkapan berkas lamaran (terlampir) yang telah diisi oleh pelamar.
• Seluruh dokumen disusun secara berurutan dalam map berwarna merah dan dimasukan kedalam amplop dengan menuliskan pad a pojok kiri atas amplop: nama jabatan dan nomor registrasi dari situs sscn.bkn.go.id.

Tahapan dan Jadwal Seleksi

• Seleksi Administrasi
  • Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dipanggil mengikuti Tes Kompetensi Dasar. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi beserta jadwal Tes Kompetensi Dasar dapat diunduh melalui situs www.komisiyudisial.go.id pada tanggal 9 September 2014.
• Tes Kompetensi Dasar
  • Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengambil "Kartu Peserta Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014" di Komisi Yudisial sebelum mengikuti Tes Kompetensi Dasar;
  • Tempat Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar adalah Kantor Komisi Yudisial, Jl. Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat;
  • Pelamar yang akan mengikuti Tes Kompetensi Dasar diwajibkan membawa "Kartu Peserta Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014";
  • Peserta yang tidak mengikuti Tes Kompetensi Dasar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
• Tes Kompetensi Bidang
  • Peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang;
  • Peserta Wajib membawa "Kartu Peserta Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014";
• Pengumuman jadwal dan kelulusan Tes Kompetensi Bidang dapat dilihat pada situs www.komisiyudisial.go.id.

Rincian Formasi

• Analis Program / Perencanaan: Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Akuntansi / Ekonomi / Ekonomi dan Studi Pembangunan / Manajemen / Hukum (Golongan III / a): 2 orang di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
• Auditor Pertama: D.IV / Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang ilmu Hukum / Akuntansi / Manajemen (Golongan III / a) 1 orang di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
• Analis Kelembagaan / Organisasi: Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Sospol / Psikologi / Hukum / Manajemen SDM / Administrasi Negara (Golongan III / a): 1 orang di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
• Analis Keuangan Sarjana: (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Akuntansi / Ekonomi dan Studi Pembangunan / Hukum / Manajemen (Golongan III / a): 3 orang di Biro Umum
• Pranata Humas Pertama: D.IV / Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi di bidang Ilmu Komunikasi / Hukum (Golongan III / a): 2 orang di Pusat Analisis dan Layanan Informasi
• Analis Hukum: Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan dibidang Ilmu Hukum (Golongan III / a): 4 orang di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, dan Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Lain-Lain

• Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi dan telah diusulkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tidak diperbolehkan mengundurkan diri, kecuali setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan Negara sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk disetorkan kepada Kas Negara;
• Peserta yang telah dinyatakan lulus bersedia menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak keluar dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial minimal selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
• Peserta yang telah dinyatakan lulus dan telah memiliki ijazah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian setelah diterima sebagai PNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
• Pelamar tidak dipungut biaya apapun oleh Panitia Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama proses penerimaan CPNS;
• Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2014 hanya dapat dilihat dalam situs www.komisiyudisial.go.id dan para Pelamar disarankan untuk terus memantau situs dimaksud;

• Kelulusan pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi Pelamar. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatas namakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia atau Panitia Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014;
• Keputusan Panitia Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2014 dalam hal kelulusan rada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

Jika anda memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan tertarik untuk melamar silahkan download lampiran pengumuman ini dari link berikut ini.

Lampiran

Info lengkap klik link : http://www.komisiyudisial.go.id/home

Lowongan CPNS Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2014

Dalam rangka mengisi formasi pegawai yang lowong Tahun Anggaran 2014, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuka kesempalan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi CPNS di lingkungan BNP2TKI yang akan ditempatkan di beberapa wilayah kerja BNP2TKI baik pusat maupun daerah.

Persyaratan Umum

• Warga Negara Republik Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI;

• Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
• Memiliki kualifikasi pendidikan D3 atau S1 dengan jurusan sesuai formasi yang dibutuhkan;
• Berijazah, lulusan Perguruan Tinggi Negeri dengan IPK minimal 2,75 atau lulusan Perguruan Tinggi Swasta Akreditasi minimal “B” dengan IPK minimal 3,00 (dalam skala 4,00) atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
• Surat Keterangan Lulus / Ijazah sementara, tidak berlaku;
• Kuota untuk peserta yang lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) sebanyak 1: 20 untuk setiap formasi;
• Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office dan Internet;
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;
• Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS / TNI / POLRI;
• Tidak berkedudukan sebagai anggota dan / atau pengurus Partai Politik;
• Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
• Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau instansi Swasta.

Persyaratan Khusus

• Menyampaikan surat lamaran yang ditulis sendiri, menggunakan tinta berwarna hitam, di atas kertas folio bergaris dan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dengan melampirkan:
  • Daftar Riwayat Hidup yang mencantumkan data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, alamat e-mail dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi;
  • Fotokopi ijazah dan Transkrip Nilai Akademis pendidikan terakhir, yang disahkan dan dilegalisir (cap basah, bukan hasil scan) oleh pejabat yang berwenang: Rektor / Dekan / Ketua / Direktur masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
  • Fotokopi sertifikat / keterangan akreditasi bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta, yang akreditasi Program Studinya tidak tertera di dalam ijazah sebanyak 1 (satu) lembar;
  • Pas foto terakhir berwarna (lakilaki berwarna dasar merah, perempuan berwarna dasar biru), ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan di bagian belakangnya dituliskan nama pelamar;
• Bagi pelamar yang tidak menyampaikan kelima persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka dinyatakan “gugur”.
• Catatan: Pelamar yang memiliki nilai TOEFL Prediction / yang setara atau data dukung lainnya yang menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris, agar melampirkan fotokopinya dalam surat lamaran.

Panduan Pendaftaran

Calon pelamar yang berminat, wajib melalui proses pendaftaran melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:

• Pendaftaran Online

• Langkah-Iangkah Pendaftaran Online:
  • akses ke website http://panselnas.menpan.go.id untuk mendapatkan user name dan password;
  • ikuti tata cara pendaftaran online yang tertera ;
  • akses ke website http://sscn.bkn.go.id ;
  • ikuti tata cara pendaftaran online yang tertera;
  • cetak tanda bukti pendaftaran;
  • tanda bukti pendaftaran yang sudah dicetak di fotokopi dan kopiannya dilampirkan di halaman terdepan berkas lamaran;
• Tuliskan "Nama Formasi yang Dilamar" di pojok kanan atas amplop dan surat lamaran.
• Pengiriman berkas via pos Pelamar yang telah mendaftar secara online wajib segera mengirimkan berkas lamaran beserta seluruh lampiran melalui PT. Pos Indonesia ditujukan kepada:
• Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian BNP2TKI selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS
• PO BOX 4267 JKTM 12700

Waktu Pendaftaran

• Pendaftaran secara online dimulai tanggal 20 Agustus s.d. 3 September 2014.
• Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, diterima Panitia paling lambat tanggal 4 September 2014.
• Pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan, tidak akan diproses.

Ketentuan Pendaftaran

• Panitia tidak menerima berkas lamaran yang diantar langsung.
• Berkas lamaran yang dikirim selain alamat di atas atau melewati batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diproses.
• Pelamar yang hanya melakukan pendaftaran secara online namun tidak mengirimkan berkas atau hanya mengirimkan berkas namun tidak melakukan pendaftaran secara online, dinyatakan gugur.

Pelaksanaan Seleksi

• Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNP2TKI terdiri dari 3 (Tiga) tahapan utama yaitu:
  • Seleksi Administrasi
  • Tes Kemampuan Dasar (TKO)
  • Tes Kemampuan Bidang (TKB) berupa evaluasi psikologis / psikotes (untuk seluruh formasi) dan tes ketrampilan teknis (untuk formasi calon pranata komputer)
• Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dipanggil mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD) dengan sistem Computer Asissted Test (CAT).
• Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi TKD dengan diambil 3 ranking tertinggi untuk setiap formasi akan dipanggil untuk mengikuti TKB.
• Pengumuman mengenai hasil seleksi administrasi dapat dilihat melalui website: www.bnp2tki.go.id atau http://panselnas.menpan.go.id, paling lambat pada tanggal 12 September 2014
• Pengambilan nomor ujian, serta lokasi tempat ujian akan diinformasikan kemudian.

Rincian Formasi

Pengantar Kerja Pertama: S1 (Non Kependidikan) Hukum / Administrasi Negara / Psikologi / Ekonomi Manajemen / Komunikasi / Sosiologi (Golongan III/a)

• 1 orang di BP3TKI Aceh
• 4 orang di BP3TKI Medan
• 4 orang di BP3TKI Pekanbaru
• 6 orang di BP3TKI Tanjung Pinang
• 3 orang di BP3TKI Palembang
• 5 orang di BP3TKI Pontianak
• 8 orang di BP3TKI Nunukan
• 4 orang di BP3TKI Banjarbaru
• 3 orang di BP3TKI Manado
• 4 orang di BP3TKI Makassar
• 6 orang di BP3TKI Serang
• 6 orang di BP3TKI Bandung
• 6 orang di BP3TKI Jakarta
• 7 orang di BP3TKI Semarang
• 6 orang di BP3TKI Mataram
• 4 orang di BP3TKI Denpasar
• 5 orang di BP3TKI Kupang
• 7 orang di LP3TKI Lampung
• 4 orang di LP3TKI Padang
• 4 orang di LP3TKI Palu
• 8 orang di Jobsinfo (Deputi KLN dan Promosi)

Pranata Komputer Pertama: S1 (Non Kependidikan) Ilmu Komputer / Informatika / Sistem Informasi (Golongan III/a)

• 3 orang di Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Puslitbang dan Informasi
• 3 orang di Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi, Puslitbang dan Informasi
• 1 orang di Sub Bidang Pengolahan Data, Puslitbang dan Informasi

Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama: S1 (Non Kependidikan) Hukum (Golongan III/a)

• 1 orang di Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Humas
• 1 orang di Sub Bagian Perancangan Naskah Kerja sama, Biro Hukum dan Humas

Perencana Pertama: S1 (Non Kependidikan) Ilmu Ekonomi, Akutansi dan Perbankan (Golongan III/a)

• 1 orang di Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja sama
• 1 orang di Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja sama
• 1 orang di Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran III, Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja sama

Auditor Pertama: S1 (Non Kependidikan) Akuntansi / Ekonomi Manajemen / Administrasi Negara (Golongan III/a)

• 3 orang di Inspektorat

Analis Kepegawaian Pertama: S1 (Non Kependidikan) Ilmu Hukum / Kepegawaian / Sosial / Psikologi (Golongan III/a)

• 1 orang di Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, Biro Organisasi dan Kepegawaian

Analis Kelembagaan / Organisasi: S1 (Non Kependidikan) Hukum / Psikologi / Manajemen SDM / Administrasi Negara (Golongan III/a)

• 1 orang di Sub Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Kepegawaian

Analis Jabatan: S1 (Non Kependidikan) Hukum / Psikologi / Manajemen SDM / Administrasi Negara (Golongan III/a)

• 1 orang di Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian

Analis Tata Laksana: S1 (Non Kependidikan) Hukum / Psikologi / Manajemen SDM / Administrasi Negara (Golongan III/a)

• 1 orang di Sub Bagian Tata Laksana Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pranata Komputer Pelaksana: D3 Ilmu Komputer / Informatika / Sistem Informasi (Golongan II/c)

• 1 orang di BP3TKI Aceh
• 1 orang di BP3TKI Medan
• 1 orang di BP3TKI Pekanbaru
• 1 orang di BP3TKI Palembang
• 1 orang di BP3TKI Nunukan
• 1 orang di BP3TKI Banjarbaru

• 1 orang di BP3TKI Manado
• 1 orang di BP3TKI Makassar
• 1 orang di BP3TKI Semarang
• 1 orang di BP3TKI Jakarta
• 1 orang di BP3TKI Yogyakarta
• 1 orang di BP3TKI Mataram
• 1 orang di BP3TKI Kupang
• 1 orang di LP3TKI Lampung
• 1 orang di LP3TKI Padang
• 1 orang di LP3TKI Palu

Pranata Laporan Keuangan: D3 Akuntansi / Manajemen Keuangan / Perbankan (Golongan II/c)

• 1 orang di Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian

Arsiparis Pelaksana Terampil: D3 Kearsipan / Ilmu Kepustakaan (Golongan II/c)

• 1 orang di Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pengadministrasi Umum: D3 Administrasi Niaga / Perkantoran / Bisnis (Golongan II/c)

• 1 orang di BP3TKI Tanjung Pinang
• 1 orang di BP3TKI Serang
• 1 orang di BP3TKI Semarang
• 1 orang di BP3TKI Denpasar
• 1 orang di BP3TKI Pontianak
• 1 orang di BP3TKI Manado
• 1 orang di LP3TKI Padang
• 1 orang di LP3TKI Lampung

Jumlah: 150 orang

Lain Lain

• Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI tidak dipungut biaya dan Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi pungutan dari pihak lain yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan.
• Surat lamaran yang sudah masuk ke panitia, dengan alasan apapun tidak dapat diminta kembali, oleh karenanya panitia tidak melayani permintaan kembali atas berkas lamaran baik langsung maupun tidak langsung.
• Informasi terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI diumumkan melalui website: www.bnp2tki.go.id atau http://panselnas.menpan.go.id. Keterlambatan informasi yang disebabkan kelalaian peserta, tidak menjadi tanggung jawab Panitia Pengadaan CPNS BNP2TKI.
• Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes / ujian ditanggung oleh pelamar.

• Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak / oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan BNP2TKI dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak / oknum tersebut.
• Apabila pelamar memberikan data / keterangan yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes / ujian, maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil, BNP2TKI berhak membatalkan kelulusan tersebut dan / atau memberhentikan sebagai CPNS / PNS di lingkungan BNP2TKI, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke Pengadilan Negeri karena telah memberikan keterangan palsu.

Info lengkap klik link : http://www.bnp2tki.go.id/

Lowongan CPNS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2014 dan dalam rangka mengisi Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka akan dilakukan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia;
• Untuk Diploma III (D.III) usia minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun pada tanggal 1 Desember 2014;
• Untuk Sarjana (S.1), Magister (S.2) usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2014;
• Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika / sejenisnya;
• Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, pegawai BUMN / BUMD atau pegawai swasta;
• Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS, Calon / Anggota TNI / POLRI;
• Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
• Berkelakuan baik;
• Berbadan sehat (jasmani dan rohani, serta tidak buta warna);

Persyaratan Khusus

• Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan;
• Terakreditasi A bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari BAN – PT dan untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) harus diakui oleh Kemendiknas. (Surat Tanda Lulus Sementara Tidak Berlaku)
• Pelamar merupakan lulusan :
  • D.III dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  • S.1 dari PTN dan PTLN dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
  • S.1 dari PTS dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
  • S.2 dari PTN dan PTLN dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dan mendapatkan legalisir dari Direktorat Pendidikan Tinggi;
  • S.2 dari PTS dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dan mendapatkan legalisir dari Direktorat Pendidikan Tinggi;

Tata Cara Pendaftaran

• Peserta mendaftar secara online melalui alamat website http://panselnas.menpan.go.id dan memilih instansi Kementerian PPN / Bappenas.;
• Peserta hanya dapat melakukan pendaftaran online 1 (satu) kali berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak dapat diulang kembali;
• Peserta harus cermat dan teliti dalam melakukan pendaftaran online sebelum melakukan submit untuk menghindari kegagalan pendaftaran;
• Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan mengirimkan email ke peserta yang berisi username, password dan link aktivasi;
• Peserta wajib melakukan login ke http://rekrutmen.bappenas.go.id untuk melengkapi isian data peserta 1 hari setelah aktivasi dilakukan;
• Peserta wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dalam mengisi formulir pendaftaran online;
• Peserta wajib melampirkan dokumen yang diminta pada form pendaftaran online, yaitu :
  • Pas Photo (latar belakang merah);
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan NIK yang diinput;
  • Ijazah;
  • Transkrip Nilai;
  • TOEFL (jika ada);
• Peserta wajib memilih paling sedikit 1 (satu) formasi atau paling banyak 3 (tiga) formasi dari keseluruhan formasi yang dibuka;
• Formasi yang dipilih pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan prioritas dimana Pelamar ingin ditempatkan apabila telah dinyatakan diterima.

Tahapan Seleksi

Seleksi Administrasi

• Seleksi administrasi hanya dilakukan terhadap seluruh data pelamar yang telah melakukan mendaftarkan diri secara online melalui website http://panselnas.menpan.go.id dan melengkapi dokumen yang diminta dalam website http://rekrutmen.bappenas.go.id.
• Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan persyaratan seleksi dengan data yang dikirimkan secara online.
• Jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi ditetapkan paling banyak berjumlah 1:40 dari tiap formasi berdasarkan peringkat IPK tertinggi.
• Seluruh pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Tes Kemampuan Dasar (TKD) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
• Sebelum mengikuti Tes Kemampuan Dasar setiap pelamar wajib hadir sendiri untuk mengikuti pemeriksaan fisik dokumen yang telah dilampirkan pada saat pendaftaran online.
• Bagi pelamar yang telah dapat menunjukkan dokumen asli yang diminta berhak mendapat Nomor Ujian dan mengikuti TKD.
• Dalam hal terdapat pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi namun tidak memenuhi panggilan untuk mengikuti pemeriksaan fisik dokumen secara otomatis dinyatakan gugur.

Seleksi Tes Kemampuan Dasar (TKD)

• TKD diselenggarakan dengan metode CATbekerjasama dengan Panselnas.
• Kuota peserta yang diundang mengikuti TKD paling banyak sejumlah 1:40 dari setiap formasi.
• Dalam menyelenggarakan TKD, Panitia Pengadaan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Panselnas.

Seleksi Tes Kemampuan Bidang (TKB)

• TKB diikuti oleh pelamar yang lulus Tes Kemampuan Dasar yang ditetapkan oleh Panselnas. TKB terdiri dari:
  • Tes Potensi Akademik (TPA)
  • Tes Psikologi
  • Wawancara.

Rincian Formasi

• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Transportasi
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara (Golongan III / b) 1 orang di Biro Hukum
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Hukum dan HAM
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional
• Perencana: Master (S2) - Ilmu Ekonomi (Golongan III / b) 1 orang di Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Pertahanan dan Keamanan
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / a) 1 orang di Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Studi Pembangunan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
• Perencana: Sarjana (S1) - Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Pangan dan Pertanian
• Perencana: Sarjana (S1) - Manajemen Keuangan (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta
• Perencana: Sarjana (S1) - Manajemen (Golongan III / a) 1 orang di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Komputer / Teknik informatika / Sistem Informatika / Manajemen Informatika (Golongan III / a) 1 orang di Pusat Data dan Informasi Perencana
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Komputer / Teknik informatika / Sistem Informatika / Manajemen Informatika (Golongan III / a) 1 orang di Biro Umum
• Perencana: Sarjana (S1) - Teknik Fisika (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika
• Perencana: Sarjana (S1) - Geografi / Pembangunan Wilayah (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan
• Perencana: Sarjana (S1) - Planologi / Pengembangan Wilayah (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Otonomi Daerah
• Perencana: Sarjana (S1) - Planologi / Pengembangan Wilayah (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
• Perencana: Sarjana (S1) - Planologi / Pengembangan Wilayah (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
• Perencana: Sarjana (S1) - FISIP / Ilmu Politik (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Politik dan Komunikasi
• Perencana: Sarjana (S1) - Statistik (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
• Perencana: Sarjana (S1) - Statistik (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

• Perencana: Sarjana (S1) - Statistik (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Pendidikan
• Perencana: Sarjana (S1) - Kesehatan Masyarakat / Bio Statistik (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Kependudukan, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Perencana: Sarjana (S1) - Hubungan Internasional (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Lingkungan Hidup
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara (Golongan III / a) 1 orang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana
• Perencana: Sarjana (S1) - Ilmu Hukum / Hukum Internasional (Golongan III / a) 1 orang di Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan
• Auditor Pertama: Sarjana (S1) - Akuntansi (Golongan III / a) 1 orang di Inspektorat Bidang Administrasi Umum
• Arsiparis Pelaksana: Diploma III - Kearsipan (Golongan II / c) 1 orang di Biro Sumber Daya Manusia
• Sekretaris: Diploma III - Sekretaris (Golongan II / c) 1 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
• Pengelola Gedung: Diploma III - Teknik Sipil (Golongan II / c) 1 orang di Biro Umum

Info lengkap klik link : http://www.bappenas.go.id/

Lowongan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III untuk ditempatkan pada Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan

• Persyaratan Akademis (dalam skala 4):
  • Lulusan Perguruan Tinggi sesuai jurusan dalam formasi yang telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori A, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
  • Lulusan Perguruan Tinggi sesuai jurusan dalam formasi yang telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional dengan Kategori B, IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima);

• Persyaratan Usia Pelamar: Berusia 18-28 tahun pada 1 Januari 2015
• Memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 450 (diutamakan). Sertifikat TOEFL telah diperoleh sejak 1 September 2013 dan setelahnya.
• Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri Sipil; Calon / Anggota TNI; Calon / Anggota Kepolisian pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK RI.
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Anggota Tentara Nasional Indonesia / Anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Pendaftaran

• Pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BPK RI melalui Portal Panitia Seleksi Nasional pada laman http://panselnas.menpan.go.id mulai 20 Agustus s.d. 3 September 2014.
• Bagi Pelamar yang mendaftar di laman http://panselnas.menpan.go.id pada tanggal 20 s.d. 24 Agustus 2014 dapat melakukan login dan menggunggah kelengkapan dokumen lamaran secara online tanpa pengiriman berkas (paperless) pada laman BPK RI melalui https: / / cpns.bpk.go.id mulai tanggal 25 Agustus 2014.
• Bagi Pelamar yang mendaftar di laman http://panselnas.menpan.go.id mulai tanggal 25 Agustus s.d. 8 September 2014 dapat menggunggah kelengkapan dokumen lamaran di laman BPK RI minimal 24 Jam setelah mendaftar di http://panselnas.menpan.go.id.

Rincian Formasi

Pemeriksa (Golongan III/a) 

• S1 Akuntansi 5 orang di AKN I
• S1 Hukum 2 orang di AKN I

• S1 Manajemen 1 orang di AKN I
• S1 Teknik Informatika 1 orang di AKN I
• S1 Akuntansi 6 orang di AKN II
• S1 Hukum 2 orang di AKN II
• S1 Manajemen 1 orang di AKN II
• S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 1 orang di AKN II
• S1 Teknik Informatika 1 orang di AKN II
• S1 Akuntansi 6 orang di AKN III
• S1 Hukum 1 orang di AKN III
• S1 Manajemen 1 orang di AKN III
• S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 1 orang di AKN III

• S1 Teknik Informatika 1 orang di AKN III
• S1 Akuntansi 5 orang di AKN IV
• S1 Hukum 1 orang di AKN IV
• S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 1 orang di AKN IV
• S1 Teknik Informatika 1 orang di AKN IV
• S1 Akuntansi 3 orang di AKN V
• S1 Hukum 1 orang di AKN V
• S1 Manajemen 1 orang di AKN V
• S1 Administrasi Negara 1 orang di AKN V
• S1 Teknik Informatika 1 orang di AKN V
• S1 Akuntansi 4 orang di AKN VI
• S1 Manajemen 1 orang di AKN VI
• S1 Administrasi Negara 1 orang di AKN VI
• S1 Teknik Industri 1 orang di AKN VI
• S1 Akuntansi 5 orang di AKN VII
• S1 Manajemen 2 orang di AKN VII
• S1 Administrasi Negara 1 orang di AKN VII
• S1 Teknik Industri 1 orang di AKN VII
• S1 Akuntansi 5 orang di BPK RI Provinsi Aceh
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Aceh
• S1 Manajemen 2 orang di BPK RI Provinsi Aceh
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Aceh
• S1 Akuntansi 5 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Utara
• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Utara
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Barat
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Barat
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Barat
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Barat
• S1 Akuntansi 3 orang di BPK RI Provinsi Riau
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Riau
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Riau
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Kepulauan Riau
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Kepulauan Riau
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Kepulauan Riau
• S1 Teknik Informatika 2 orang di BPK RI Provinsi Kepulauan Riau
• S1 Akuntansi 1 orang di BPK RI Provinsi Bengkulu
• S1 Hukum 3 orang di BPK RI Provinsi Bengkulu
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Bengkulu
• S1 Teknik Informatika 2 orang di BPK RI Provinsi Bengkulu
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Selatan
• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Selatan
• S1 Manajemen 2 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Selatan
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Sumatera Selatan
• S1 Akuntansi 1 orang di BPK RI Provinsi Jambi
• S1 Hukum 4 orang di BPK RI Provinsi Jambi
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Jambi
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Jambi
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Kep. Bangka Belitung
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Kep. Bangka Belitung
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Kep. Bangka Belitung
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Lampung
• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Lampung

• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Lampung
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Banten
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi DKI Jakarta
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi DKI Jakarta
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Jawa Barat
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi DI Yogyakarta
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Jawa Timur
• S1 Akuntansi 4 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Barat
• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Barat
• S1 Akuntansi 3 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah

• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah
• S1 Manajemen 2 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah
• S1 Akuntansi 3 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan
• S1 Akuntansi 4 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Timur
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Timur
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Utara
• S1 Hukum 3 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Utara
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Utara
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Utara
• S1 Teknik Informatika 2 orang di BPK RI Provinsi Kalimantan Utara
• S1 Akuntansi 3 orang di BPK RI Provinsi Bali
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Bali
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Bali
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat
• S1 Manajemen 2 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat
• S1 Akuntansi 6 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur
• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur
• S1 Akuntansi 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Barat
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Barat
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Barat
• S1 Akuntansi 7 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan
• S1 Akuntansi 4 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah
• S1 Hukum 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara
• S1 Akuntansi 4 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Utara
• S1 Manajemen 1 orang di BPK RI Provinsi Sulawesi Utara
• S1 Akuntansi 2 orang di BPK RI Provinsi Gorontalo
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Gorontalo
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Gorontalo
• S1 Akuntansi 6 orang di BPK RI Provinsi Maluku
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Maluku
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Maluku
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Maluku
• S1 Akuntansi 5 orang di BPK RI Provinsi Maluku Utara
• S1 Hukum 2 orang di BPK RI Provinsi Maluku Utara
• S1 Ilmu Komunikasi 1 orang di BPK RI Provinsi Maluku Utara
  
  
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Maluku Utara

• S1 Akuntansi 7 orang di BPK RI Provinsi Papua
• S1 Hukum 3 orang di BPK RI Provinsi Papua
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Papua
• S1 Akuntansi 4 orang di BPK RI Provinsi Papua Barat
• S1 Hukum 3 orang di BPK RI Provinsi Papua Barat
• S1 Manajemen 2 orang di BPK RI Provinsi Papua Barat
• S1 Teknik Informatika 1 orang di BPK RI Provinsi Papua Barat

Info lengkap klik link : http://www.bpk.go.id/

Lowongan CPNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) 2014

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia;
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
• Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
• Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri; dan
• Sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan Khusus

• Batas usia Pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
• Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Perguruan Tinggi dengan minimal IPK 3.00 dari skala 4.00;
• Nilai akreditasi A untuk setiap program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
• Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan maupun tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes, dengan nilai minimal TOEFL / TOEFL Prediction 500 atau score setara; dan
• Tidak memiliki hubungan ayah / ibu, suami / istri, anak dan saudara sekandung dengan pegawai LKPP.

Pendaftaran

• Pendaftaran online dilakukan dengan cara:
  • Melakukan pendaftaran online melalui situs http://panselnas.menpan.go.id mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 8 September 2014;
  • Setelah mendaftar pada situs Panselnas dan mendapatkan user name dan password, wajib melanjutkan dengan mengisi data pada aplikasi online mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan 8 September 2014 melalui situs http://www.lkpp.go.id dan mengunggah dokumen:
    • Ijazah;
    • Lembaran Transkrip yang mencantumkan nilai IPK;
    • KTP;
    • Pasfoto;
    • Sertifikat TOEFL; dan
    • Surat Perjanjian Kerja / SPK (bagi penyedia jasa perorangan yang sedang bekerja di LKPP).
• Setiap Pelamar diperkenankan melamar pada 3 (tiga) jabatan berdasarkan prioritas, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Apabila peserta lulus seleksi Panitia berhak menempatkan CPNS sesuai dengan kebutuhan organisasi;
• Panitia hanya menerima pendaftaran secara online dan tidak menerima cara penyampaian berkas lamaran lainnya.

Pelaksanaan Seleksi

• Seleksi Administrasi
• Memperhatikan perbandingan formasi terhadap pelamar sebanyak 1:20 dan keterbatasan anggaran yang dimiliki, kuota untuk peserta yang lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti TKD adalah sebanyak kurang lebih 2.000 orang;
• Tahapan seleksi administrasi dilakukan terhadap Pelamar yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi persyaratan untuk melamar / persyaratan pendaftaran melalui sistem pemeringkatan berdasarkan nilai IPK dan akreditasi program studi. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 15 September 2014 melalui situs http://www.lkpp.go.id;
• Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi akan menerima Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dalam bentuk softcopy yang diunggah pada situs http://www.lkpp.go.id yang digunakan sebagai persyaratan mengikuti ujian. KTPU dapat diunduh mulai tanggal 16 September 2014.

• Tes Kompetensi Dasar (TKD) melalui Computer Assisted Test (CAT) dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 September 2014. Tempat pelaksanaan TKD di Jakarta namun lokasi akan ditentukan kemudian;
• Asesmen Kompetensi LKPP dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2014. Tempat pelaksanaan Asesmen Kompetensi LKPP di Jakarta namun lokasi akan ditentukan kemudian;
• Wawancara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 November 2014. Tempat pelaksanaan wawancara di Jakarta namun lokasi akan ditentukan kemudian;
• Pelamar yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumumkan melalui situs http://www.lkpp.go.id;
• Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Rincian Formasi

Analis Program / Perencanaan:

• S1 Ekonomi Manajemen / Ekonomi Pembangunan (Golongan III/a) 1 orang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Analis Monitoring dan Evaluasi:

• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
• S1 Ekonomi Manajemen / Ekonomi Pembangunan (Golongan III/a) 2 orang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Analis Organisasi:

• S1 Administrasi Negara / Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 1 orang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Analis Tata Laksana:

• S1 Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 1 orang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama:

• S1 Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 1 orang di Biro Umum dan Keuangan
• S1 Manajemen Informatika (Golongan III/a) 1 orang di Biro Umum dan Keuangan

Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN):

• S1 Akuntansi (Golongan III/a) 1 orang di Biro Umum dan Keuangan

Pranata Laporan Keuangan dan SAI:

• S1 Akuntansi / Manajemen (Golongan III/a) 3 orang di Biro Umum dan Keuangan

Verifikator Anggaran:

• S1 Ekonomi Manajemen / Akuntansi (Golongan III/a) 2 orang di Biro Umum dan Keuangan

Pranata Barang dan Jasa:

• D3 Akuntansi (Golongan II/c) 2 orang di Biro Umum dan Keuangan
• D3 Akuntansi / Manajemen (Golongan II/c) 4 orang di Biro Umum dan Keuangan
• D3 Ekonomi (Golongan II/c) 2 orang di Biro Umum dan Keuangan
• D3 Sekretaris / Administrasi Perkantoran (Golongan II/c) 1 orang di Biro Umum dan Keuangan
• D3 Kearsipan (Golongan II/c) 1 orang di Biro Umum dan Keuangan
• D3 Teknik Mesin / Elektro / Sipil (Golongan II/c) 4 orang di Biro Umum dan Keuangan

Analis Kebijakan Pertama:

• S1 Semua Jurusan (Golongan III/a) 1 orang di Biro Umum dan Keuangan
• S1 Semua Jurusan (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
• S1 Semua Jurusan (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Profesi
• S1 Semua Jurusan (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pelatihan Kompetensi
• S1 Semua Jurusan (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I

Analis Hukum:

• S1 Hukum (Golongan III/a) 3 orang di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Pranata Humas Pertama:

• S1 / D4 Komunikasi / Jurnalistik (Golongan III/a) 1 orang di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
• S1 Desain Komunikasi Visual (Golongan III/a) 1 orang di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi:

• S1 / D4 Komputer (Golongan III/a) 5 orang di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Analis Kepegawaian Pertama:

• S1 Ekonomi / Administrasi Niaga (Golongan III/a) 1 orang di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Analis Kepegawaian Pelaksana:

• D3 Komputer (Golongan II/c) 1 orang di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa:

• S1 Teknik Sipil / Teknik (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
• S1 Hukum (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
• S1 Administrasi Niaga / Bisnis (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
• S1 Teknik (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
• S1 Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
• S1 Ekonomi Pembangunan (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
• S1 Teknik (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
• S1 / D4 Teknik Informatika / Sistem Informasi / Teknologi Informasi (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
• S1 / D4 Teknik Komputer / Teknik Informatika / Ilmu Komputer (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
• S1 Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 3 orang di Direktorat Pengembangan Profesi
• S1 Teknik Industri (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Profesi
• S1 Manajemen Pendidikan (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pelatihan Kompetensi
• S1 Ekonomi Manajemen  (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pelatihan Kompetensi
• S1 Teknik / Manajemen Informatika (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Sertifikasi Profesi
• S1 Manajemen Pendidikan / Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Sertifikasi Profesi

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa:

• S1 Ekonomi Manajemen (Golongan III/a) 3 orang di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
• S1 Teknik Industri (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
• S1 Teknik Industri / Teknik Kimia / Teknik Fisika (Golongan III/a) 3 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
• S1 / D4 Teknik Komputer / Teknik Informatika (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
• S1 / D4 Teknik Informatika (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
• S1 Teknik Industri (Golongan III/a) 2 orang di Direktorat Sertifikasi Profesi
• S1 Hukum (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
• S1 Teknik Sipil (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
• S1 Hukum (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
• S1 Teknik (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
• S1 Hukum (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
• S1 Ekonomi (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
• S1 Teknik Sipil (Golongan III/a) 1 orang di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Pranata Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa:

• D3 Manajemen (Golongan II/c) 1 orang di Direktorat Sertifikasi Profesi
• D3 Manajemen Informatika / Teknik (Golongan II/c) 2 orang di Direktorat Sertifikasi Profesi

Lain-Lain

• Penempatan CPNS LKPP beralokasi di Jakarta;
• Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri;
• Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun;
• Peserta yang telah lulus dan diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS LKPP tetapi mengundurkan diri dan / atau apabila selama jangka waktu 5 (lima) tahun ikatan wajib kerja yang bersangkutan mengundurkan diri, maka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara;
• Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS LKPP jika diketahui adanya data yang tidak benar (misalnya IPK, usia, akreditasi), LKPP akan membatalkan kelulusan / proses pengusulan menjadi CPNS atau memberhentikan sebagai CPNS / PNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;

• Khusus bagi penyedia jasa perorangan yang sedang bekerja di LKPP yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS LKPP Tahun 2014 sepanjang memiliki ijazah sesuai dengan formasi dan memenuhi persyaratan;
• LKPP tidak bertanggungjawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan LKPP atau Panitia;
• Pelamar tidak diperkenankan menghubungi / berhubungan dengan pejabat / pegawai LKPP dalam kaitannya dengan proses seleksi kecuali alamat emailrekrutmen@lkpp.go.id;
• Informasi resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS LKPP Tahun 2014 dapat dilihat dalam situs www.lkpp.go.id. Diharapkan para Pelamar untuk terus memantaunya.

Info lengkap klik link : http://www.lkpp.go.id/v3/

Lowongan CPNS Kejaksaan Agung RI Tahun 2014

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Pengumuman
Nomor: PENG-1502/C.4/Cp.2/8/2014

Tentang

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014

Kejaksaan Republik Indonesia membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2014 untuk mengisi formasi yang akan ditempatkan di Kejaksaan seluruh Indonesia sebanyak 1000, dengan perincian sebagai berikut:

1. Dokter Spesialis Anak Pertama: 2
Dokter Spesialis Anak
2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama: 1
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
3. Dokter Spesialis Obgyn Pertama: 1
Dokter Spesialis Obgyn
4. Dokter Spesialis Bedah Pertama: 1
Dokter Spesialis Bedah
5. Dokter Spesialis Anestesi Pertama: 1
Dokter Spesialis Anestesi
6. Dokter Spesialis Patologi Klinik Pertama: 1
Dokter Spesialis Patologi Klinik
7. Dokter Spesialis Radiologi Pertama: 1
Dokter Spesialis Patologi Klinik
8. Dokter gigi Pertama: 2
Dokter gigi
9. Pranata Laboratorium Kesehatan:5
S1 Farmasi
10. Jaksa: 450
S1 Hukum
11. Perencana Pertama: 9
S1 semua jurusan
12. Peneliti Pertama: 5
S1 semua jurusan
13. Auditor Pertama: 36
S1 semua jurusan
14. Asisten Apoteker Pelaksana: 4
DIII Apoteker
15. Pranata Komputer: 40
DIII Komputer
16. Perawat: 30
DIII Perawat
17. Pengelola Keuangan/Verifikator: 38
DIII Akuntansi
18. Pengadministrasi Penanganan: 153
DIII Semua Jurusan
19. Pengawal Tahanan: 220
SLTA dan sederjat memiliki keterampilan bela diri / Pelatihan Satuan Pengamanan

Persyaratan Umum:
Warga Negara Republik Indonesia.
Memiliki Integritas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengerti/menguasai penggunaan komputer (office) dan internet (browsing dan surat elektronik).

Info lengkap klik link : http://www.kejaksaan.go.id/index.php

Download Pengumuman

Lowongan CPNS Kementerian Sosial RI Tahun 2014

PENGUMUMAN
NOMOR : 1017/SJ-ORPEG/KP.01.01/08/2014
SELEKSI PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2014

Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II untuk ditugaskan di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI.

1. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum
Warga Negara Republik Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan YME, setia dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI;
Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
Tidak pernah diberhentikan “dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” atau “tidak dengan hormat” sebagai PNS/TNI/POLRI atau “diberhentikan dengan tidak hormat” sebagai pegawai swasta;
Bebas dari Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada 01 Desember 2014;
Sehat jasmani dan rohani;
Lulusan Perguruan Tinggi yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat tanggal kelulusan bagi pendidikan Sarjana, Diploma IV dan Diploma III;
Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office dan Internet;
Siap dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai formasi;
Mengikuti seluruh tahapan seleksi;

b. Persyaratan Khusus

Pendidikan SMK Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial/Perawatan Sosial :
Berusia maksimal 30 Tahun pada 01 Desember 2014;
Nilai rata-rata 6 (enam).
Pendidikan Diploma III :
Berusia Maksimal 30 Tahun pada 01 Desember 2014;
IPK Minimal 3,00 (Tiga Koma Nol Nol).
Pendidikan Diploma IV dan Sarjana (S1) :
Berusia Maksimal 35 Tahun pada 01 Desember 2014;
IPK Minimal 3,00 (Tiga Koma Nol Nol).

2. FORMASI

Jumlah formasi yang tersedia sejumlah 136 formasi.

1. Auditor Pelaksana: 16 Inspektorat Jenderal
DIII Akuntansi/Manajemen/Administrasi/Perpajakan
2. Okupasi Terapis Pelaksana: 3 BBRSBG Kartini Temanggung, PSBG Ciung Wanara Bogor, PSBG Nipotowe Palu
DIII Okupasi Terapis
3. Ortotis Prostesis: 2 PSBD Wirajaya Makassar, PSBD Budi Perkasa Palembang
DIII Ortosis Prostesis
4. Pekerja Sosial/Pelaksana Pemula: 62
SMK Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial/Perawatan Sosial
5. Pekerja Sosial Pelaksana: 4
DIII Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial
6. Pranata Komputer Pelaksana: 7 Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
DIII Ilmu Komputer
7. Auditor Pertama: 3 Inspektorat Jenderal
DIV/S1 Semua Jurusan
8. Pekerja Sosial Pertama: 11
DIV Kesejahteraan Sosial / Pekerjaan Sosial
9. Pekerja Sosial Pertama: 7
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial
10. Penyuluh Sosial Pertama: 5
DIV Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial
11. Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama: 4 Sekretariat Jenderal
S1 Ilmu Hukum
12. Perencana Pertama: 6
S1 Akuntansi/Manajemen Pembangunan/Sosiologi
13. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama: 2
S1 Ilmu Komunikasi
14. Widyaiswara Pertama: 4 BBPPKS Jayapura
DIV/S1 Semua Jurusan

3. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan dengan sistem gugur, terdiri dari :

Tahap I Registrasi

Registrasi hanya dapat dilakukan secara online melalui Internet pada situs Panitia Seleksi Nasional Pelamar yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan akun untuk login ke Situs CPNS Kementerian Sosial kemudian harus melengkapi data lamaran;
Tahap II Melengkapi Data Lamaran

Pelengkapan Data Lamaran hanya dapat dilakukan secara online melalui Internet pada Situs CPNS Kementerian Sosial

(Situs hanya dapat diakses dari dalam negeri).

Pelamar yang telah melengkapi data lamaran online akan mendapatkan nomor register dan formulir pendaftaran kemudian harus mengirimkan berkas lamaran.
Tahap III Seleksi Administratif

Pelamar yang akan diikutkan dalam proses seleksi administratif hanya pelamar yang telah melengkapi data lamaran secara online.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil mengikuti tahapan selanjutnya.
Tahap IV Tes Kompetensi Dasar

Tes Kompetensi Dasar akan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di lokasi sebagai berikut :
Kantor BKN Pusat di Jakarta
Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
Kantor Regional IV BKN di Makassar
Kantor Regional VI BKN di Medan
Kantor Regional VII BKN di Palembang
Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru
Kantor Regional XI BKN di Manado

Pengambilan Nomor Peserta dan waktu pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian dan diinformasikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan. Pelamar yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar akan dipanggil mengikuti tahapan selanjutnya.
Tahap V Tes Kompetensi Bidang dan/atau Wawancara

Tes Kompetensi Bidang dan/atau Wawancara akan dilaksanakan di Jakarta. Lokasi dan waktu pelaksanaan akan diinformasikan kemudian.

Hasil seleksi setiap tahapan akan diumumkan di Situs CPNS Kementerian Sosial

4. TATA CARA PELAMARAN

Pelamar melakukan registrasi secara online (point 3.a) paling lambat tanggal 03 September 2013;
Pelamar melengkapi data lamaran secara online (point 3.b) paling lambat tanggal 03 September 2013;

Untuk dapat melengkapi data lamaran, peserta harus login terlebih dahulu (Login di Situs CPNS Kementerian Sosial hanya dapat dilakukan antara 6 (Enam) s.d. 16 (Enam Belas) Jam setelah registrasi di Situs Panitia Seleksi Nasional)
Mengirimkan Surat Lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan (sesuai contoh format terlampir), menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Sosial RI c.q. Sekretaris Jenderal, dan dilengkapi dengan (sesuai urutan):
Pas photo berwarna terbaru latar warna biru ukuran 3 x 4 cm yang telah ditulisi nama dibelakangnya sejumlah 2 lembar;
Photocopy KTP yang masih berlaku sejumlah 1 lembar;
Formulir pendaftaran online yang telah ditandatangani;
Photocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (1 rangkap);
Photocopy Transkrip Nilai/Daftar Nilai/NEM yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (1 rangkap);
Potocopy surat akreditasi jurusan dari instansi berwenang yang telah dilegalisir (1 rangkap);
Surat keterangan dari dokter yang menyatakan jenis kecacatan (khusus bagi pelamar penyandang cacat).
Setiap pelamar diwajibkan untuk memilih minimal satu jabatan dan diperkenankan memilih maksimal tiga jabatan sesuai formasi yang tersedia;
Setiap pelamar diwajibkan untuk memilih satu wilayah penempatan yang diinginkan sesuai formasi yang tersedia untuk setiap jabatan yang dipilih.

Lokasi wilayah penempatan terdiri dari :
Wilayah I Meliputi Unit Kerja :

PSAA “Darussa’adah” NAD, PSAA “Alyatama” Jambi, PSBD “Bahagia” Sumut, PSBD “Budi Perkasa” Palembang, PSBG “Ciung Wanara” Bogor, PSBL “Dharma Guna” Bengkulu, PSBN “Tan Miyat” Bekasi, PSBN “Wyata Guna” Bandung, PSBR “Rumbai” Riau, PSPP “Galih Pakuan” Bogor;
Wilayah II Meliputi Unit Kerja :

Sekretariat Jenderal, Badiklit Kesos, Ditjen. Dayasos Gulkin, Ditjen. Perlinjamsos, Ditjen. Rehsos, Inspektorat Jenderal, PSKW “Mulya Jaya” Jakarta, PSMP “Handayani” Jakarta, PSBL “Budi Luhur” Banjarbaru, PSMP “Paramita” Mataram;
Wilayah III Meliputi Unit Kerja :

BBPPKS Jayapura, BBRSBG “Kartini” Temanggung, PSBD “Wirajaya” Makassar, PSBG “Nipotowe” Palu, PSBN “Tumou Tou” Manado, PSBPLK “Wasana Bahagia” Ternate, PSBR “Naibonat” Kupang, PSBRW “Meohai” Kendari, PSBRW “Efata” Kupang, PSMP “Antasena” Magelang, PSMP “Toddopuli” Makassar, PSTW “Minaula” Kendari, PSTW “Gau Mabaji” Gowa
Berkas lamaran dimasukkan kedalam amplop coklat polos (ukuran 350 mm x 240 mm) yang mencantumkan nama pelamar, nomor register pendaftaran dan QRCode di sudut kiri atas.

Setiap pelamar hanya diperkenankan mengajukan satu berkas lamaran. Berkas lamaran dikirimkan melalui pos yang dialamatkan kepada :

PO BOX 1235 JKP 10012 untuk Wilayah I;
PO BOX 1236 JKP 10012 untuk Wilayah II;
PO BOX 1237 JKP 10012 untuk Wilayah III.

Paling lambat tanggal 08 September 2014 (cap pos)

5. LAIN-LAIN

Bagi yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak mengajukan lamaran;
Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik Tim Pelaksana Pengadaan CPNS dan tidak dapat diminta kembali;
Tim Pelaksana Pengadaan CPNS hanya menerima pendaftaran secara online melalui alamat situs web dan pada tanggal tersebut diatas;
Tim Pelaksana Pengadaan CPNS hanya menerima berkas lamaran yang dikirimkan kepada PO BOX diatas oleh pelamar yang telah melengkapi data lamaran online;
Pelamar hanya dapat memperoleh Formulir Pendaftaran setelah melengkapi data lamaran secara online pada alamat situs web diatas;
Seluruh proses Rekrutmen CPNS Kementerian Sosial RI tidak dipungut biaya apapun;
Kementerian Sosial RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas-namakan Kementerian Sosial RI atau Tim Pelaksana Pengadaan CPNS;
Lamaran yang telah diajukan sebelum pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku dan wajib dikirim kembali sesuai ketentuan diatas;
Seluruh keputusan Tim Pelaksana Pengadaan CPNS adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Info lengkap klik link : http://www.kemsos.go.id/

Download Pengumuman (hanya Mozilla Firefox)